Anggota Komisi IX DPR RI Saniatul Lativa dalam rapat dengar pendapat dengan BP2MI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2022). Foto: Tari/Man

Anggota Komisi IX DPR RI Saniatul Lativa menekankan pentingnya peran serta Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) dalam memberikan informasi, sosialisasi, edukasi dan wawasan kepada masyarakat terkait yang ingin melakukan perjalanan maupun bekerja di luar negeri secara baik dan benar.

"Peran serta BP2MI dalam memberikan informasi, sosialisasi edukasi kepada masyarakat, kepada tokoh masyarakat, ini sangat penting. Kalau ternyata BP2MI tidak bisa menyentuh (masyarakat) sampai di tingkat level bawah, bisa bermitra dengan banyak stakeholder yang memiliki jaringan sampai di tingkat bawah," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan BP2MI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2022).

Saniatul menilai, hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara penempatan pekerja migran, salah satunya bertujuan untuk memaksimalkan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di sana. Tetapi pada kenyataannya masih banyak PMI yang memilih jalan unprosedural untuk dapat bekerja di luar negeri.

"Pada kenyataannya PMI kita lebih memilih (cara) unprocedural, itu artinya BP2MI masih belum hadir secara maksimal di daerah-daerah basis pengirim PMI untuk memberikan edukasi untuk memberikan penyadaran, memberikan wawasan yang lebih clear tentang bagaimana melakukan perjalanan atau bekerja di luar negeri secara baik dan benar," imbuh politisi Partai Golkar ini.

Untuk itu, ia berharap BP2MI dapat memberikan pemahaman yang utuh, utamanya kepada PMI yang hendak berangkat ke luar negeri. "Saya berharap di masa pandemi dan setelah masa pandemi ini tentu persoalan-persoalan baik (PMI) yang mau berangkat tetapi masih tertunda dan kemudian (PMI) yang akan berangkat lagi atau memutuskan tidak berangkat lagi, perlu mendapatkan pemahaman yang utuh dari BP2MI," harapnya.

Sebab menurutnya, jika masyarakat tidak diberikan pemahaman yang benar, masyarakat justru akan mendapat informasi dari sumber-sumber yang tidak bertanggung jawab. "Ini penting, kalau misalnya dibiarkan (tidak diberikan pemahaman), maka masyarakat kita akan mendapat informasi dari sumber-sumber yang tidak bertanggung jawab," tutup legislator dapil Jambi tersebut. (bia/sf)